Ketapang, | | dayunewsindonesia.com Kalimantan Barat | 1 September 2025
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi bersama elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Ketapang. Aksi yang berlangsung aman dan tertib ini menjadi sorotan karena mengangkat isu lokal hingga nasional dengan cara dialogis tanpa kekerasan.
Peserta aksi berasal dari GMNI, HMI, PMII, BEM Politeknik Negeri Ketapang, BEM Al Haudl, STKIP, BEM Amki, serta didukung masyarakat. Mereka menyoroti persoalan nasional seperti percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus persoalan lokal berupa pemerataan listrik, perbaikan jalan antar kecamatan, serta transparansi proyek pembangunan.
Rombongan aksi diterima langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang, yakni Ketua DPRD H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos., bersama Wakil Ketua Mateus Yudi, SE., M.Si., H. Mathoji, SE., dan Syaidianur, S.Pd., M.Pd., serta sejumlah anggota DPRD. Hadir pula Kapolres Ketapang, Dandim 1203, dan jajaran Sekretariat DPRD yang ikut menyaksikan jalannya dialog.
Ketua DPRD Ketapang mengapresiasi semangat mahasiswa dan masyarakat yang menjaga nilai demokrasi dengan cara damai. Ia menegaskan, aspirasi lokal akan segera ditindaklanjuti, sementara isu nasional akan dikawal hingga ke pusat. “Demokrasi adalah ruang dialog, bukan konflik. Suara daerah adalah bagian penting dari suara bangsa,” ujarnya.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan Polri, TNI, Satpol PP, dan Damkar. Kapolres Ketapang menegaskan, kepolisian siap membuka ruang komunikasi konstruktif dengan mahasiswa dan masyarakat terkait isu-isu yang disampaikan.
Aksi yang berakhir pukul 16.00 WIB tersebut berjalan tertib tanpa gesekan. Massa membubarkan diri dengan damai, meninggalkan pesan kuat bahwa Ketapang mampu menghadirkan praktik demokrasi yang sehat dan partisipatif.
DPRD Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ruang demokrasi yang terbuka, menjunjung kebebasan berpendapat, dan memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
(Mr.D)