Dayukalimantan News. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, buka suara terkait tidak adanya susu dalam menu Program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama pelaksanaannya. Meski sempat mengalami kendala distribusi, Ferry memastikan program ini akan terus berlanjut.
“Uji coba dan simulasi distribusi tengah dilakukan untuk memastikan kelancaran program,” ungkap Ferry dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (8/1/2025).
Ferry menjelaskan, susu dalam bentuk kemasan UHT atau susu bubuk akan ditambahkan sebagai pilihan, terutama untuk sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa yang jauh dari sentra peternakan sapi perah. “Untuk mendukung program ini, Kemenkop tengah mempertimbangkan dua opsi: membangun pabrik susu baru atau mengakuisisi pabrik susu yang sudah ada,” kata Ferry.
Kementerian Koperasi juga terus mendorong transformasi koperasi dan meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional. Hal ini termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan susu dan pabrik Crude Palm Oil (CPO) yang dikelola koperasi agar koperasi mampu bersaing di sektor industri.
“Penugasan dari Presiden Prabowo kepada Kemenkop adalah agar koperasi di Indonesia bisa setara dengan koperasi di luar negeri. Misalnya, koperasi susu yang memiliki pabrik pengolahan sendiri atau koperasi sawit yang membangun pabrik CPO,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, Peraturan Menteri Koperasi yang baru akan segera diterbitkan paling lambat minggu depan. Peraturan ini akan memberi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM) keleluasaan untuk berinvestasi, termasuk mengakuisisi pabrik dan smelter.
“Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memberdayakan koperasi agar mampu memiliki aset besar seperti smelter, kapal canggih, dan perkebunan,” tambah Ferry.
Konversi Gapoktan ke Koperasi
Ferry juga mengungkapkan bahwa koperasi yang ingin terlibat dalam program ini perlu memenuhi syarat tertentu. Misalnya, koperasi peternakan sapi perah didorong memiliki pabrik pengolahan susu, sedangkan koperasi petani sawit akan diarahkan membangun pabrik CPO.
Proses transformasi akan dilakukan secara bertahap, termasuk konversi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi koperasi. Dari 64.000 Gapoktan yang ada, baru 4.000 yang berhasil menjadi koperasi. “Proses konversi sisanya akan dilakukan secara bertahap,” ujar Ferry.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian, untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar melalui skema baru.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Periode 2024–2029, Sufmi Dasco, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kemenkop dalam mendorong program berbasis koperasi untuk kepentingan rakyat.