Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Anshari, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) dalam menangani kasus dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 dan tahun 2024 lalu.
Isa menyampaikan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur yang rusak di Kabupaten Ketapang, sementara kegiatan Napak Tilas yang bersifat seremonial justru dilaksanakan oleh segelintir orang dan dinilai merugikan banyak pihak. Hal tersebut disampaikannya dengan nada kesal melalui sambungan telepon WhatsApp pada dini hari.
Ia juga mengungkapkan rencananya untuk mendatangi Kantor Kejati Kalbar guna memberikan dukungan langsung terhadap proses pengungkapan kasus ini. Selain itu, Isa mengajak warga Ketapang yang berdomisili di Pontianak, khususnya para pemuda dan pemudi, untuk membuat spanduk dukungan yang akan dikibarkan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar.
“Terkait Napak Tilas ini, bukan berarti kami tidak mensyukuri kegiatan tersebut. Namun, kami mempertanyakan berapa banyak sumbangan pihak ketiga dan dana APBD yang terbuang sia-sia tanpa dasar dan tanpa asas manfaat yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masih banyak persoalan penting yang harus diperhatikan di Kabupaten Ketapang, seperti kondisi Jalan Pelang–Batu Tajam yang hingga kini belum selesai dan semakin rusak. Jalan Ketapang–Kendawangan, Ketapang–Tanjungpura, dan sejumlah jalan di tingkat kecamatan juga mengalami kerusakan parah.
“Jika dilihat dari sektor perkebunan, Kabupaten Ketapang memiliki beberapa perusahaan besar dan bonafide. Selain itu, di sektor pertambangan, Ketapang juga memiliki perusahaan bauksit berskala besar. Namun sangat disayangkan, kondisi infrastruktur di 20 kecamatan masih sangat memprihatinkan,” pungkasnya.
Selain Isa, sejumlah tokoh pemuda masyarakat Ketapang juga turut menyampaikan pendapatnya. Mereka menyayangkan kegiatan Napak Tilas yang dinilai hanya menghamburkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak Kejati Kalbar dan mereka menaruh harapan besar agar kejaksaan benar-benar menuntaskan permasalahan tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejati Kalbar dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di wilayah ini. Kejati harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan. Kami, masyarakat Kalbar, khususnya di Kabupaten Ketapang, menanti hasil yang terbaik dari Kejati Kalbar,” ujar salah satu tokoh.
Sumber: Isa Anshari, Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK)