Lompat ke konten

Dayu News TV Indonesia

Jalan Sanggau–Sintang Semakin Rawan, Mobil Besar Kuasai Jalan Pemprov Diminta Turun Tangan!

Dayunewstvindonesia.com

Kalimantan Barat // dayunewstvindonesia.com

Jalan Sanggau–Sintang Semakin Rawan itu ucapan yang sering kita dengar dari pengguna jalan. Kondisi jalan poros penghubung antara Kabupaten Sanggau dan Sintang kian memprihatinkan. Jalur vital ini menjadi lintasan utama kendaraan bertonase besar seperti truk tronton, bus antarkota, hingga angkutan logistik. kondisi sempitnya badan jalan tidak sebanding dengan volume serta dimensi kendaraan yang melintas membuat peningkatan kecelakaan setiap saat.

Sejumlah pengendara mengaku was-was melintas di ruas ini, terutama saat malam hari atau saat hujan turun. Selain minim penerangan, badan jalan yang sempit membuat kendaraan saling berebut jalur—bahkan tak jarang menyebabkan saling serempet. Poros jalan yang baik salah satu tindakan perbaikkan ekonomi daerah agar investor dapat melirik suatu daerah. pemprov daerah setempat harus harus berpikir keras dan bertindak cepat melakukan perbaikkan jalan poros tersebut.

“kami yang mencari penghasilan di jalan cuman bisa melihat kawan-kawan yang mengalami kecelakaan di daerah tersebut. karena terkadang mobil besar yang melintas tidak mau mengalah di jalur tersebut. sayaq sendiri berharap pemerintahan dapat memberikan perhatian penuh terhadap jalur sempit di sanggau menuju sintang supaya tidak lebih banyak korban mobil ataupun pengguna jalan tersebut ” ujar usaman Sebagai supir Travel Pontianak tujuan Sintang.

Warga mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera melakukan pelebaran dan perbaikan infrastruktur di jalur ini. Jalan Sanggau–Sintang bukan sekadar akses lokal, melainkan urat nadi ekonomi antarwilayah yang kerap dilalui kendaraan berat dari dan menuju pedalaman Kalbar.

Pemerintah provinsi harus segera bertindak agar pembangunan daerah secara merata dapat terjadi dan pembangunan jalan yang memiliki standar national dan pemasangan penerangan jalan di daerah tersembut bisa memberi dukungan kepada masyakat untuk membangkitkan ekonomi daerah sekitar.

Pemerintah kabupaten dinilai tak memiliki kewenangan penuh terhadap status jalan provinsi ini. Oleh karena itu, sorotan kini tertuju ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar serta Gubernur Kalbar agar menjadikan proyek pelebaran jalan ini sebagai prioritas mendesak.

penulis ‘ Herlambang”