Penertiban PETI harus memang lebih baik menggunakan pendekatan yang holistik dan sinergis antara Kementerian ESDM (Ditjen Gakkum KESDM), aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas serta solusi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat menjadi kunci untuk menangani masalah ini secara efektif.
“Aparat penegak hukum perlu bekerja lebih intensif dengan instansi lain, seperti Kementerian ESDM (Ditjen Gakkum), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Koordinasi yang baik antar lembaga akan memperkuat implementasi kebijakan dan meminimalkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku PETI.
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mulai mengambil langkah serius dalam menangani PETI. Ini dilakukan dengan berbagai upaya penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penambangan ilegal.
“Sudah ada banyak Satuan Tugas/Satgas yang telah dibentuk Pemerintah. Namun, penanganan yang dilakukan masih kurang efektif, terutama karena adanya kendala di lapangan. Pemerintah dalam hal ini memang harus menawarkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kegiatan PETI bisa diminimalisir.
Kita patut mengapresiasi sikap Kepala Daerah yang sudah tegas menyampaikan perlawanan pada PETI,
selain itu kita juga berharap sikap tegas itu akan dilanjutkan dengan langkah konkrit berupa penegakan hukum dan kita sangat yakin bahwa penegak hukum saat ini sudah bekerja dengan semaksimal mungkin untuk memberantas praktek PETI.